Oleh: Oki Dwi Yulianto

Pemerintah secara resmi menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dilanjutkan dengan komitmen untuk mengevaluasi tata kelolanya. Keputusan ini menuai kontroversi di tengah masyarakat. Di satu sisi, program ini dianggap sebagai solusi mutakhir untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas SDM. Namun di sisi lain, langkah pemerintah yang tetap kukuh melanjutkan program ini dinilai menutup mata dari gelombang protes mahasiswa, penolakan rakyat kecil, serta risiko korupsi yang nyata membayangi anggaran fantastis sebesar Rp300 triliun. 

Kritik mendasar muncul: apakah keberlanjutan ini demi pemenuhan kebutuhan riil bangsa, atau sekadar upaya menjaga citra politik kepemimpinan semata?

Fakta-Fakta Pendukung Risiko Program MBG

• Tingginya Risiko Korupsi: Alokasi dana sebesar Rp300 triliun merupakan angka yang sangat besar dan sangat rentan terhadap penyelewengan dalam rantai distribusi pengadaan logistik yang panjang.
• Gelombang Penolakan Publik: Program ini memicu aksi demonstrasi dari kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat yang menilai anggaran sebesar itu lebih mendesak untuk dialokasikan ke sektor pendidikan gratis atau penguatan ekonomi berbasis UMKM.
• Tata Kelola Belum Matang: Rencana evaluasi tata kelola oleh Istana secara implisit menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan program ini belum siap dan dipaksakan berjalan di tengah karut-marut kesiapan infrastruktur di lapangan.

Pihak promotor pemerintah berargumen bahwa MBG adalah investasi jangka panjang yang krusial untuk memperbaiki gizi generasi muda dan melepaskan Indonesia dari jebakan stunting. 

Mereka meyakini bahwa kekurangan pada sistem teknis dapat diperbaiki seiring berjalannya waktu melalui evaluasi berkala tanpa harus membatalkan program secara keseluruhan.

Namun, argumen tersebut mengabaikan fakta bahwa perbaikan gizi tidak akan efektif jika pondasi tata kelolanya sejak awal sudah rapuh. 

Memaksakan program raksasa yang belum matang sama saja dengan mempertaruhkan uang rakyat dalam skala besar demi target yang spekulatif.

Kelanjutan program Makan Bergizi Gratis di tengah penolakan publik dan tata kelola yang belum mapan menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap skala prioritas nasional. 

Anggaran ratusan triliun rupiah seharusnya diarahkan pada pemulihan ekonomi masyarakat kecil dan transparansi kebijakan yang berbasis pada suara rakyat.

Bagaimana pandangan Anda mengenai kebijakan ini? Apakah evaluasi tata kelola sudah cukup, atau sebaiknya program ini ditunda demi alokasi yang lebih mendesak? Saya menyambut baik komentar dan opini Anda di halaman kontak saya.