Oleh: Oki Dwi Yulianto
Kementerian Pertahanan baru-baru ini menegaskan bahwa Latihan Dasar Militer (Latsarmil) yang diwajibkan bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
Meski demikian, kebijakan ini telah memicu kontroversi dan perdebatan hangat di tengah masyarakat.
Di satu sisi, program ini diklaim sebagai wadah pembentukan karakter yang krusial.
Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran kritis bahwa kegiatan semacam ini berpotensi menjadi ajang inefisiensi anggaran dan pemborosan dana negara yang minim transparansi.
Kebijakan ini menjadi sangat kontroversial karena menyentuh dua isu sensitif sekaligus: urgensi kompetensi profesional warga sipil dan integritas pengelolaan uang rakyat.
Ada beberapa alasan kuat mengapa pelaksanaan Latsarmil bagi pengurus koperasi desa ini patut dipertanyakan efektivitasnya:
1. Ketidaksesuaian Kompetensi (Misalignment): Seorang manajer Koperasi Desa membutuhkan keahlian teknis yang spesifik, seperti manajemen keuangan, analisis kredit mikro, strategi pemasaran, dan tata kelola organisasi. Keterampilan fisik dan taktis militer tidak memiliki korelasi langsung dengan kemampuan manajerial untuk memajukan ekonomi desa.
2. Minimnya Transparansi Anggaran: Pelaksanaan Latsarmil tentu tidak gratis. Terdapat biaya operasional logistik, instruktur, dan perlengkapan yang bersumber dari anggaran negara. Ketidakjelasan rincian besaran biaya ini seringkali membuka celah kecurigaan publik terhadap inefisiensi, bahkan potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi.
3. Normalisasi Pemborosan: Memaksakan program yang tidak memiliki manfaat langsung (Return on Investment) bagi sektor ekonomi riil dapat menciptakan preseden buruk. Secara tidak langsung, hal ini menoleransi praktik birokrasi yang menghamburkan anggaran demi kegiatan seremonial atau proforma, yang pada akhirnya merugikan rakyat.
Tentu saja, ada pihak-pihak yang mendukung kebijakan Kemenhan ini dengan argumentasi tersendiri:
Latsarmil diklaim mampu membentuk kedisiplinan tinggi, loyalitas, dan mentalitas pantang menyerah yang sangat dibutuhkan oleh pemimpin atau manajer di tingkat desa.
Tanggapan:
Niat tersebut memang baik, namun cara mencapainya dinilai keliru. Kedisiplinan dan integritas seorang manajer koperasi jauh lebih efektif dibangun melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat, audit finansial yang berkala, perlindungan whistleblower, dan pelatihan kepatuhan (compliance).
Pembentukan karakter tidak harus selalu diidentikkan dengan pendekatan militeristik yang memakan biaya operasional besar. Belum lagi ada sekitar 4 orang meninggal dunia akibat Latsarmil ini.
Kesimpulannya, memaksakan Latsarmil bagi calon manajer Kopdes adalah langkah yang kurang tepat sasaran. Ketidaksesuaian antara metode pelatihan dan kebutuhan nyata di lapangan, ditambah dengan ketidaktransparanan operasional, membuat program ini rentan menjadi beban anggaran alih-alih investasi sumber daya manusia.
Negara seharusnya memprioritaskan anggaran tersebut untuk pelatihan vokasi, literasi finansial, atau digitalisasi koperasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan desa.
Apakah Anda setuju bahwa dana tersebut lebih baik dialihkan untuk pelatihan manajemen keuangan, atau Anda merasa pendekatan militer tetap diperlukan untuk mendisiplinkan pengurus desa? Saya mengundang Anda untuk membagikan opini dan berdiskusi di kontak saya.