Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah resmi menyepakati kisaran asumsi dasar ekonomi makro untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dalam Rapat Paripurna ke-23 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (2/7/2026).

Langkah awal ini diambil sebagai landasan penyusunan anggaran negara guna menghadapi ketidakpastian global sekaligus mendorong agenda transformasi ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesepakatan tersebut, target pertumbuhan ekonomi nasional dipatok pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.

Selain itu, indikator makro lainnya juga telah ditetapkan, seperti laju inflasi di level 1,5–3,5 persen dan nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. 

Pemerintah bersama DPR juga mengunci defisit APBN 2027 pada kisaran 1,8 persen sampai 2,4 persen dari PDB agar pengelolaan fiskal tetap ekspansif namun aman.

Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto, menjelaskan bahwa target dan postur ini dirancang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan lebih cepat.

Target sektor energi pun ikut dinaikkan, dengan target lifting minyak bumi sebesar 605.000–620.000 barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 951.000–990.000 barel setara minyak per hari. 

"Target ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kemandirian energi nasional, untuk itu pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi migas pada level upstream," ujar Wihadi Wiyanto.

Melalui kesepakatan awal ini, masyarakat berharap agar seluruh angka asumsi ekonomi makro yang telah dirumuskan dapat benar-benar menjadi kenyataan.

Kebijakan ini diharapkan matang dan transparan, serta murni didasarkan pada realitas data demi membawa kebaikan serta kemakmuran nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.