Oleh: Oki Dwi Yulianto
Penetapan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, sebagai tersangka dalam tiga kasus korupsi sekaligus dan pelimpahan perkaranya ke Kejaksaan Agung memicu kegemparan publik.
Namun, ada sudut pandang yang jauh lebih mengusik: apa yang sedang kita saksikan saat ini bukanlah murni penegakan hukum, melainkan sebuah peperangan terbuka antar-mafia koruptor yang saling sikut demi mengamankan zona nyaman masing-masing.
Pandangan ini tentu kontroversial karena di satu sisi, sebagian pihak melihatnya sebagai keberhasilan bersih-bersih internal institusi.
Namun di sisi lain, kenyataan pahitnya adalah rakyat Indonesia berada di posisi paling malang—menjadi penonton pasif sekaligus penyandang dana yang membiayai fasilitas, gaji, dan manuver para elite yang bertikai tersebut melalui pajak mereka.
Untuk memahami mengapa situasi ini bukan sekadar penegakan hukum biasa, berikut beberapa fakta lapangan yang melandasinya:
* Skala Kasus yang Masif: Febrie Adriansyah tidak hanya terjerat satu kasus, melainkan tiga perkara korupsi besar sekaligus yang menunjukkan adanya problem sistemik yang akut, bukan sekadar oknum tunggal.
* Konflik Kepentingan Pelimpahan Perkara: Pelimpahan penanganan perkara korupsi kakap ini kembali ke Kejaksaan Agung institusi asal sang tersangka memicu keraguan publik yang besar terkait objektivitas dan transparansi penyelesaiannya.
* Beban Finansial Operasional: Seluruh proses penyelidikan, persidangan, hingga fasilitas lembaga penegak hukum yang digunakan dalam "perang bintang" ini sepenuhnya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari pajak rakyat.
Pihak yang tidak sependapat tentu berargumen bahwa proses hukum ini adalah bukti nyata bahwa hukum tidak tebang pilih dan berani menyentuh pejabat tinggi di internalnya sendiri demi menciptakan clean government.
Namun, argumen tersebut runtuh ketika kita melihat pola penanganan yang berulang.
Pengusutan kasus besar yang sarat akan aroma saling sandera antarelite politik dan penegak hukum sering kali berakhir anti-klimaks atau sekadar menjadi alat posisi tawar kekuasaan.
Mengembalikan perkara besar ke rahim institusi asalnya justru memperkuat indikasi adanya upaya melokalisasi masalah agar tidak melebar ke lingkaran mafia yang lebih luas.
Kasus ini adalah pengingat keras bahwa reformasi hukum di Indonesia masih berjalan di tempat.
Ketika institusi yang seharusnya menjadi benteng keadilan justru bertransformasi menjadi arena tempur antar-faksi yang bermasalah, rakyatlah yang paling dirugikan karena uang mereka habis untuk membiayai sistem yang korup.
Kita tidak boleh tinggal diam dan sekadar menjadi penonton yang membayar tiket pertunjukan mafioso ini.
Bagaimana sudut pandang Anda mengenai fenomena ini?
Apakah Anda melihatnya sebagai langkah pembersihan yang tulus atau justru konspirasi antar-mafia?
Saya sangat mengharapkan opini dan komentar Anda di kontak saya.