Pemerintah sementara Nepal mencabut jam malam di seluruh negeri pada Rabu malam dan mengumumkan pemilihan umum akan diadakan pada 5 Maret 2026. 

Keputusan ini diambil setelah Perdana Menteri Girija Prasad Koirala dan perwakilan dari tujuh partai politik mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintah yang inklusif. 

Langkah ini bertujuan untuk memulihkan stabilitas setelah gejolak politik dan demonstrasi yang meluas di Kathmandu, di mana sekitar 100 orang terluka dan satu orang tewas. 

Langkah pencabutan jam malam diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Ramesh Nath Pandey melalui siaran televisi pemerintah, mengakhiri pembatasan yang diberlakukan sejak Selasa. 

Keputusan ini segera diikuti dengan berita tentang kesepakatan politik yang dicapai antara Koirala dan tujuh partai yang berdemonstrasi, termasuk tiga partai komunis. 

Para pengunjuk rasa telah menuntut pembubaran parlemen yang tidak representatif, dan pembentukan pemerintah sementara untuk memfasilitasi pemilu. 

Rakyat Nepal menyambut baik pengumuman pemilu, yang dipandang sebagai langkah maju menuju demokrasi. 

Pencabutan jam malam juga memungkinkan warga untuk kembali menjalani aktivitas normal setelah dua hari terhambat oleh pembatasan. 

Situasi di ibu kota mulai kondusif, dan jalan-jalan yang sebelumnya kosong kini kembali dipenuhi oleh warga. 

Pemilu yang dijadwalkan pada 5 Maret 2026 ini diharapkan dapat mengakhiri ketidakstabilan politik yang telah melanda Nepal selama beberapa waktu. 

Dengan terbentuknya pemerintah sementara yang inklusif, ada harapan bahwa transisi menuju sistem pemerintahan yang dipilih secara demokratis dapat berjalan dengan lancar. 

Kini, Nepal menatap masa depan dengan optimisme. 

Proses pemilu diharapkan menjadi jembatan untuk mengatasi perpecahan dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi politik.