Oleh: Oki Dwi Yulianto
Rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan PT Solusi Sinergi Digital Tbk(WIFI) sejak tahun 2023 untuk segera menghadirkan internet murah berkecepatan 100 Mbps di Indonesia tentu terdengar seperti angin segar bagi masa depan digital kita.
Namun, di balik antusiasme tersebut, muncul sebuah pandangan kritis yang mungkin terdengar tidak populer: pemerintah sebenarnya dinilai lambat dan cenderung jalan di tempat dalam membangun infrastruktur jaringan yang merata.
Opini ini dicap kontroversial karena di tengah klaim kemajuan teknologi nasional, kenyataan di lapangan justru menunjukkan ketimpangan digital yang masih sangat menganga, terutama bagi masyarakat yang tinggal di luar kota-kota besar.
Untuk melihat secara objektif, berikut adalah beberapa fakta dan realitas yang terjadi di lapangan saat ini:
- Wacana Berulang Tanpa Realisasi Cepat: Narasi mengenai pemerataan internet murah dengan kecepatan tinggi ini sebenarnya sudah menjadi konsumsi publik sejak tiga tahun lalu, namun perubahan signifikan belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat bawah.
- Ketimpangan Akses via Aplikasi IRA: Berdasarkan pengecekan berkala pada area pemukiman menggunakan aplikasi Internet Rakyat (IRA), wilayah-wilayah tertentu terbukti masih belum terjangkau oleh jaringan internet cepat yang dijanjikan.
- Infrastruktur yang Berpusat di Kota Besar: Pembangunan infrastruktur jaringan internet di Indonesia masih sangat tersentralisasi, sehingga masyarakat di daerah penyangga atau wilayah urban pinggiran sering kali terabaikan padahal secara sudut pandang wilayah urban pinggiran yang paling diutamakan untuk mengejar ketertinggalan mereka.
Pihak yang mendukung kebijakan pemerintah tentu memiliki argumen tersendiri:
- Argumen Penentang: Pemerintah mengklaim bahwa proses pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan. Jadwal rilis yang dikeluarkan Komdigi dianggap sebagai bukti komitmen yang sedang berjalan secara bertahap.
- Tanggapan: Tantangan geografis memang nyata, tetapi hal tersebut tidak bisa terus-menerus dijadikan alasan atas lambatnya eksekusi.
Jadwal dan target yang terus berubah tanpa adanya hasil konkret di tingkat daerah justru menunjukkan kurangnya efisiensi dan skala prioritas dalam pemerataan digital.
Menjanjikan internet murah berkecepatan 100 Mbps adalah langkah yang baik secara teori, tetapi tanpa percepatan pembangunan infrastruktur yang merata, janji tersebut hanya akan berakhir sebagai slogan administratif.
Pemerintah harus lebih serius membenahi koordinasi di lapangan agar masyarakat di berbagai daerah tidak hanya menjadi penonton dalam transformasi digital ini.
Bagaimana dengan kondisi internet di wilayah Anda sendiri?
Apakah Anda setuju bahwa pembangunan infrastruktur digital kita masih lambat, atau Anda optimistis dengan jadwal yang dirilis pemerintah?
Silakan sampaikan opini dan pengalaman Anda di kontak saya.