Oleh: Oki Dwi Yulianto

Pendiri yayasan sekolah di Jakarta Selatan mengaku sedih setelah polisi menemukan puluhan senjata api dan ratusan amunisi di lingkungan sekolah yang ia dirikan. 

Rasa sedih itu wajar, tetapi bagi publik yang kritis, pernyataan itu justru memicu pertanyaan lebih dalam: apakah ini benar-benar kesedihan karena kepercayaan dikhianati, atau sekadar reaksi spontan saat skandal terbongkar? 

Yang lebih mengganggu, kita perlu bertanya ulang—mungkinkah ada "kebiasaan lama" dari masa lalu sang pendiri yang berhubungan dengan dunia militer, sehingga kepemilikan senjata seperti "barang sisa" yang terlupakan? 

Kontroversinya bukan hanya soal senjata di sekolah, tetapi pola pikir yang menganggap persenjataan adalah hal "lumrah" jika pernah berkecimpung di lingkungan tertentu.

Fakta-fakta di lapangan membuat opini ini sulit diabaikan:

· Temuan bukan hanya satu atau dua pucuk, melainkan puluhan senjata api dan ratusan amunisi—ini bukan barang selundupan kecil, melainkan logistik yang menunjukkan perencanaan atau penyimpanan jangka panjang.

· Lokasi penyimpanan berada di area sekolah, tempat yang seharusnya menjadi zona paling aman dari segala bentuk kekerasan dan perlengkapan perang.

· Pendiri yayasan diketahui memiliki latar belakang sebagai pensiunan militer. Dalam banyak kasus, personel militer yang pensiun kerap membawa "cinderamata" dinas, mulai dari senjata hingga amunisi, yang kadang dianggap sebagai hak istimewa pribadi.

· Jika tidak ada transaksi uang mencurigakan di yayasan, maka "barang bukti" senjata ini bisa jadi adalah komoditas yang nilainya setara dengan uang di masa lalu—ketika korupsi tidak selalu dalam bentuk rupiah, tapi juga dalam bentuk logistik perang yang disimpan "untuk jaga-jaga".

Di sisi lain, pihak yayasan dan pendiri memiliki pembelaan yang juga perlu didengar. Mereka berargumen bahwa:

· Tidak ada niat jahat atau rencana kekerasan; senjata itu adalah peninggalan lama yang sudah "lupa" untuk dilaporkan atau dimusnahkan.

· Pendiri sudah pensiun puluhan tahun lalu, dan mungkin saja barang-barang itu tertimbun tanpa sengaja karena perpindahan lokasi atau renovasi gedung.

· Mereka menegaskan komitmen untuk mendukung proses hukum dan membuka diri pada investigasi penuh sebagai bentuk itikad baik.

Namun, pembelaan "lupa" dan "sedih" tidak cukup untuk menjawab akar masalah. Jika kita bicara soal sekolah dan anak-anak, standar keamanan tidak boleh setengah-setengah. 

Latar belakang militer bukanlah izin untuk menyimpan senjata di tempat umum. 

Tudingan bahwa ini "kebiasaan lama" justru memperkuat kecurigaan bahwa ada budaya impunitas di kalangan tertentu, di mana barang terlarang dianggap biasa jika pemiliknya punya kuasa atau pangkat.

Kesedihan pendiri yayasan adalah perasaan manusiawi. 

Tapi, publik berhak mendapatkan lebih dari sekadar air mata. 

Kita perlu investigasi independen yang mengungkap: kapan senjata itu masuk, siapa yang tahu, dan apakah ada institusi lain yang abai dalam pengawasan. 

Jangan biarkan narasi "sedih" menutupi fakta bahwa sekolah kita telah menjadi tempat penyimpanan alat perang.

Apakah Anda percaya pada alasan "lupa" dan "sedih" ini, atau justru melihat ada pola kelalaian sistemik yang perlu diusut tuntas? 

Saya menantang Anda untuk berkomentar—karena diskusi ini bukan tentang satu kasus, tetapi tentang seberapa serius kita menjaga keselamatan generasi muda dari bayang-bayang masa lalu yang berbahaya.